pembantuan. Peraturan Perundang-undangan. pembantuan

com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. 387) yang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. Menurut PP No. Sesuai dengan pengertian dekonsentrasi, adapun beberapa tujuan dari dekonsentrasi ini diantaranya sebagai berikut: 1. tugas pembantuan. Bappeda memberikan rekomendasi Usulan DAK Kabupaten/Kota dan memastikan. 16. 38. 1078, peraturan. Kepala Biro Keuangan untuk. 3. Sama seperti asas-asas lainnya,peranan asas tugas pembantuan dari waktu ke waktu juga mengalami pasang naik maupun pasang surut. Anwar Sanusi, Ph. Tugas pembantuan yaitu keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang. (2) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. dan tugas pembantuan. Hal itu lantaran lambatnya penyerapan belanja infrastruktur. [email protected] Mar 6, 2017 · Maksud Tugas Pembantuan. DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN (DK/TP) NO. Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan A. Asas tugas pembantuan: makna dari asas ini adalah terdapatnya suatu penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap suatu daerah otonomi, dalam hal ini pemerintah propinsi yang kemudian turun kepada kepala daerah daerah kabupaten kota, hingga ke pemerintahan kecamatan yang memberikan tugas kepada kepala desa, dalam rangka. 814. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Mahasiswa memahami cita negara persatuan dan bentuk negara kesatuan; b. 1. 4. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. Pengaturan pendanaan tersebut bertujuan agar pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUJakarta – Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengadakan Rapat Penyusunan Kepmendagri Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No. Meta. 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (selanjutnya disebut PP 19) di ruang rapat geopark Bappeda NTB. DAKPembantuan (Medeplightigheid); 4) Perbarengan (samenloop) ; 5) Recidive; 6) Delik aduan (klachtdelict) ; 7) Gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana ; dan 8) Grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. ARI SULTON ABDULLAH, S. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 2021/No. 07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuandan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Tugas Pembantuan, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya. memimpin inventarisasi dan analisis data tugas pembantuan kabupaten/kota secara virtual diikuti Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB dan beberapa Satuan Kerja OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, Rabu 1 September 2021. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas. Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2010/NO. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari: 1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untukTugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. TUGAS PEMBANTUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, meliputi:20 1) Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja: a) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan b) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Perbandingan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 5 Kemudian yang menjadi ruang l ingkup. 3 Tahun 2023 diatur mengenai tugas pembantuan yang menjadi dasar Menteri KP menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah. Asas, Fungsi, Tugas, Hak & Kewajiban. 26 adalah sebagai berikut: “Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua. Jadi, kesimpulan dari. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Arti dan Maksud Tugas Pembantuan Pemerintah, menurut Hinca Pandjaitan dalam artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa yang dimuat dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (hal. Yusrizal Ilyas, MPA Direkt ur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah. Feb 1, 2023 · Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2023, bahwa Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan. "Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang. Jan 17, 2018 · Ulasan Lengkap Tentang Tugas Pembantuan. 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. Bunyi Pasal 18A UUD 1945 Pasal 18A dalam UUD 1945 menjelaskan mengenai hubungan. Pembunuh sadis karyawati di dekat lobi mal di Jakarta Barat telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 2020. Pada Tahun 2021 realisasi anggaran dekonsentrasi Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan mencapai 87,22%, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya di tahun 2020 yaitu 94,82%. 34. Pembantuan sebagai kuasa pengguna anggaran atas usul dari gubernur dan/atau bupati/wali kota. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan; Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Artinya, tidak ada kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Pasal 15 (1) Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dilakukan setelah adanya penugasan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari Menteri kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022. Secara normatif, PP No. Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan A. 352. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. E. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sianturi (2012:373) memberikan contoh pembantuan pada saat kejahatan dilakukan: Pada saat D melarikan seorang wanita sebagaimana dilarang oleh Pasal 332 KUHP, ia bertemu dengan P yang. Terjemahan untuk 'pembantuan' dalam kamus bahasa Inggris gratis dan banyak terjemahan bahasa Inggris lainnya. SENTRALISASI Negara kita adalah negara kesatuan. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. bab. PP ini mencabut PP Nomor 7 Tahun 2008. (2) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD. S. Mengenai pembantuan termuat dalam tiga pasal, yaitu pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 4 (1) Pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensiPembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan’’ yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan pada turut serta melakukan merupakan perbuatan pelaksanaan. DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. TUGAS HUKUM PIDANA Mengidentifikasi Perbedaan antara Penyertaan (Deelneiming)dan Pembantuan (Medeplichtigheid) OLEH : MUHAMMAD MUBARAK CHADYKA PUTRA B111 13 071 MATA KULIAH HUKUM PIDANA KELAS C FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN 2014 Permasalahan: Mengidentifikasi perbedaan antara Penyertaan (Deelneming) yang akan dibagi kedalam Plegen, Doen Plegen, Medeplegen dan Uitlokken dan Pembantuan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan T. pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iswandi, M. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan. Hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud dalam rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan berupa pendapatan, belanja dan juga pembiayaan daerah. Tulisan ini mengkaji dengan memfokuskan pembahasan kepada konsep dan ajaran penyertaan dan pembantuan Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan kerugian negara. Bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diperlukan suatu upaya pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip dasar organisasi berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK. Dinas. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam istilah Penjelasan UUD 1945 Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan,. 07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 15. asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32. otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta. Oct 27, 2021 · Menurut jurnal Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Anajeng Esri Edhi Maharani, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain. Penyertaan (deelneming) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 4. 000. Klik pada judul untuk unduh panduan aplikasi SiRUP . 1 Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan didaerah kabupaten dan daerah kota. Follow Berita Okezone di Google News2022. 20. Otonomi dan tugas pembantuan bersumber pada paham desentralisasi. Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerjasama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, dimana pengaturan kewenangan Pemerintahan terbagi menjadi Kewenangan Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas. Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini merupakan KBBI Daring (Dalam Jaringan / Online tidak resmi) yang dibuat untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pembacaan arti kata (lema/sub lema). Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Dr. Ketentuan ini mengisyaratkan. TUJUAN PEMBELAJARAN: a. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,. 2015/NO. Rakerkesnas 2023, Harmoni Transformasi Pusat dan Daerah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83;. Mengacu pada pasal 18 UUD ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan pembantuan yang waktu terjadinya pada saat sebelum kejahatan dilakukan yang caranya ditentukan secara limitatif. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonom (termasuk tugas pembantuan). Tentang KBBI daring ini. Penjelasan Materi dalam Modul 11 dibagi menjadi dua bagian. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Menurut Pasal 56 KUHP: “Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-El) UAPPA-El merupakan unit akuntansi pada. bab. Bunga tumbuhan. Peraturan Pemerintah ini melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor. Kegiatan ini. Amran, M. program dukungan manajemen. dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dari Sekretariat Daerah , Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inpektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Perangkat Daerah dalam bentuk organisasi disusun berdasarkan dinas Pariwisata dan kebudayaan Trenggalek yang dibentuk oleh Pemerintah daerah. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang. 1196, jdih. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan DETAIL PERATURAN Abstrak. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2. kompas. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. pembantuan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan; b. a. 125/PMK. tugas pembantuan. 7 Tahun 2008 yang mengatur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pada pada 36 ayat (1) disebutkan pengertian dari tugas pembantuan adalah: Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. T. Pasal 10 (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan wewenang: a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yangBanda Aceh – Sebagai bahan monitoring dan evaluasi (Monev) Gubernur terhadap pelaksanaan pembangunan sumber dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota Tahun 2022, Pemerintah Aceh melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh menyelenggarakan Rapat Pengendalian Capaian Pelaksanaan Dana Tugas. Pembantuan . Pembantuan, penetapan KPA pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan didelegasikan kepada gubernur/bupati/wali kota. Judul. Badan / Pengarang. Menurut PP No. menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK. Yaitu. Peraturan Menteri Pertanian. Senin, 27 September 2021 Bappeda Kaltim melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tugas Pembantuan di Kabupaten kota.